Pengadilan Tinggi Agama Ambon Gelar Diskusi Hukum Bertema Kaum Rentan
Ambon, Jumat (23/05/2025) – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Ambon menggelar Forum Diskusi Hukum yang berlangsung di Aula Command Center PTA Ambon. Kegiatan ini dihadiri secara langsung maupun daring oleh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, para pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, pejabat struktural dan fungsional, serta staf pelaksana kepaniteraan.
Acara dimulai dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung, dan Mars PTA Ambon. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Wakil Ketua PTA Ambon yang menyampaikan latar belakang pelaksanaan diskusi hukum ini.
Dalam laporannya, beliau menjelaskan bahwa agenda diskusi menyesuaikan dengan agenda Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) dan mengangkat tema "Kaum Rentan" sebagai fokus utama tahun ini. Diskusi ini juga merupakan bagian dari program kerja PTA Ambon, dan diharapkan pada periode kedua dapat dilaksanakan secara luring. Kegiatan ini diikuti oleh 27 peserta dan dipandu oleh narasumber dari Hakim PA Namlea, pembanding dari Hakim PA Tual, serta dimoderatori oleh Hakim PA Hunipopu.
Ketua PTA Ambon dalam sambutannya secara resmi membuka acara diskusi hukum ini dengan tiga ketukan palu. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa program diskusi hukum ini dijadwalkan berlangsung tiga kali dalam setahun, dan pertemuan kali ini merupakan pelaksanaan perdana. Meski dilakukan secara daring, hal tersebut tidak mengurangi makna dan tujuan dari diskusi ini.
Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa tema kaum rentan saat ini menjadi perhatian serius di lingkungan Mahkamah Agung, terutama terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 tentang Dispensasi Kawin. Diskusi hukum ini memiliki urgensi tinggi mengingat peran hakim juga sebagai pelindung hak-hak negara, khususnya kelompok marginal lainnya. Persoalan kaum rentan adalah isu yang harus terus dikaji secara mendalam.
Ketua PTA Ambon berharap forum ini menjadi sarana untuk menyatukan persepsi di kalangan hakim dan aparatur peradilan terkait perlindungan hak-hak perempuan melalui penggunaan kewenangan ex officio. Beliau juga berharap diskusi ini menjadi pertemuan yang konstruktif dan menghasilkan pemikiran-pemikiran solutif.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai penanda berakhirnya pembukaan acara diskusi hukum.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari masing masing narasumber terkait tema yang telah ditentukan. Forum Diskusi Hukum ini berjalan dengan lancar, terlihat dari antusias para peserta yang ikut aktif dalam menyampaikan pertanyaan terkait permasahan yang dihadapi oleh setiap Satuan Kerja pada setiap harinya.