KAJIAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Selasa, 03 Agustus 2021 bertempat di Aula PTA. Ambon diadakan kajian hukum tentang Surat Keputusan Mahkamah Agung RI, nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang disampaikan nara sumber Drs. H. Rohmani, SH., MH ( Hakim Tinggi ) PTA. Ambon. SK tersebut mengatur tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, yang diangkat oleh nara sumber adalah problematika persidangan secara elektronik yaitu : Penggugat dan Tergugat diberi hak untuk mengajukan bukti awal dan Majelis sudah menetapkan hari sidang ternyata terjadi gangguan jaringan. Diskusi kemudian berkembang dengan pertanyaan dari peserta yang diikuti oleh para Hakim Tinggi, dan Kepaniteraan PTA. Ambon. Wakil Ketua PTA. Ambon H. Helminizami, SH., MH dalam arahan beliau bahwa diskusi hukum yang dilakukan ini sudah terjadwal dan hari adalah membahas tentang SK. Ketua MA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.
Ketua PTA. Ambon Dr. H. Imron Rosyadi SH., MH menyampaikan bahwa inti dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut ada 2 (dua) yaitu : E-Court dan Litigasi yang pada prinsipnya adalah penyelesaikan perkara di Pengadilan secara elektronik. Misalnya proses gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan, biaya perkara, pemanggilan sidang, dan pemberitahuan serta upaya hukum. Sedangkan E- Litigasi misalnya layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pemanggilan, dan persidangan secara elektronik. Dipenghujung diskusi disimpulkan oleh Wkl. Ketua PTA. Ambon : Diskusi yang diadakan ini mempunyai dasar hukum, kedudukan fungsi dan tugas pokok peradilan, E-Court dan E- Litigasi secara elektronik.(Humas/Lsd)