logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jalan Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128

Tlp. (0911) 431171, Fax. 355296, Email: surat@pta-ambon.go.id

PA Namlea Sukses Launching Perdana PTSP Pengadilan Agama Namlea mengadakan Launching Perdana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Acara ini diadakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Buru yang dihadiri oleh 200 orang tamu undangan yang terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru serta para Kepala Instansi Pemerintah Kabupaten Buru lainnya.
Ketua PTA Ambon Melantik Wakil Ketua Tiga Pengadilan Agama Baru Pengadilan Tinggi Agama Ambon menggelar acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua dan para pejabat di Pengadilan Agama yang baru yaitu Pengadilan Agama Namlea, Dataran Hunimua Seram Bagian Timur (SBT) dan Dataran Hunipopo Seram Bagian Barat (SBB).
PTA Ambon Raih Penghargaan “A Excellent” SAPM 2018 Pengadilan Tinggi Agama Amon patut berbangga dengan raihan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) tahun 2018 yang diumumkan bulan ini. Nilai yang didapatkan PTA Ambon sungguh menggembirakan yaitu “A Excellent”.
PORTAL PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
SIWAS "Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
Aplikasi SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Ambon (www.pta-ambon.go.id), sebagai media informasi dan transparansi pada Peradilan Agama di Maluku   -   Keluarga besar Pengadlan Tinggi Agama Ambon mengucapkan Selamat Hari Korpri Ke-47 Tahun 2018.   -   Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengucapkan atas dilantiknya Bahrul Haji, SHI sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea, Muhammad Hanafi, S.Ag sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dan Marwan Wahdin, SHI sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimua, semoga menjadi pejabat yang amanah.

Pedoman Pengelola Organisasi, Administrasi, Personil, & Keuangan

Pedoman Pengelola Organisasi, Administrasi, Personil, & Keuangan

  1. Organisasi
    1. UU No. 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
    2. UU No. 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
    3. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
    4. Kepres No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi
    5. KMA No. 096 Tahun 2006 Tentang Tanggung Jawab KPTA dan KPA
    6. Peraturan Menpan No. 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana
    7. Peraturan Menpan No. 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP
    8. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
    9. PERMA No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

B. Administrasi

  1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. SK KMA No. 125 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang MA
  3. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
  4. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraPP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
  5. PP No. 15 Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS
  6. Peraturan MENPAN-RB No. 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
  7. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda 

C. Personil/Pegawai  

  1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
  2. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
  3. PP No. 12 Tahun 2002 Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS 
  4. Salinan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  5. PERMA No. 7 Tahun 2016 Tentang Disiplin 
  6. PERMA No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atasan Langsung
  7. PERKA BKN No. 21 Tahun 2010 Tentang Juknis PP No. 53 Tahun 201

D. Keuangan

  1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  3. PMK No. 72/PMK.05/2016 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai ASN
  4. PMK No. 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
  5. PMK No. 190/PMK.05/2012Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN

Add comment


Security code
Refresh

Bagaimana Tata Cara Melakukan Pengaduan?

Typography Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mala...

Selengkapnya

Prosedur Pengajuan Perkara

Typography 1. PROSEDUR PENGAJUAN CERAI GUGAT Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya : 1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989); b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata car...

Selengkapnya


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas