logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jalan Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128

Tlp. (0911) 431171, Fax. 355296, Email: surat@pta-ambon.go.id

PA Namlea Sukses Launching Perdana PTSP Pengadilan Agama Namlea mengadakan Launching Perdana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Acara ini diadakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Buru yang dihadiri oleh 200 orang tamu undangan yang terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru serta para Kepala Instansi Pemerintah Kabupaten Buru lainnya.
Ketua PTA Ambon Melantik Wakil Ketua Tiga Pengadilan Agama Baru Pengadilan Tinggi Agama Ambon menggelar acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua dan para pejabat di Pengadilan Agama yang baru yaitu Pengadilan Agama Namlea, Dataran Hunimua Seram Bagian Timur (SBT) dan Dataran Hunipopo Seram Bagian Barat (SBB).
PTA Ambon Raih Penghargaan “A Excellent” SAPM 2018 Pengadilan Tinggi Agama Amon patut berbangga dengan raihan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) tahun 2018 yang diumumkan bulan ini. Nilai yang didapatkan PTA Ambon sungguh menggembirakan yaitu “A Excellent”.
PORTAL PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
SIWAS "Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
Aplikasi SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Ambon (www.pta-ambon.go.id), sebagai media informasi dan transparansi pada Peradilan Agama di Maluku   -   Keluarga besar Pengadlan Tinggi Agama Ambon mengucapkan Selamat Hari Korpri Ke-47 Tahun 2018.   -   Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengucapkan atas dilantiknya Bahrul Haji, SHI sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea, Muhammad Hanafi, S.Ag sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dan Marwan Wahdin, SHI sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimua, semoga menjadi pejabat yang amanah.

Produk Pelayanan Informasi

Produk Pelayanan Informasi

  1. A.Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
    1. Profil Pengadilan, meliputi:
      1. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan
      2. Struktur organisasi Pengadilan;
      3. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
      4. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
      5. Profil singkat pejabat struktural; dan
      6. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
  2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
  3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
  4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

  1. B.Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
    1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
    2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
    3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
    4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
    5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
    6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
  2. C.Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
    1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
      1. Nama program dan kegiatan;
      2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
      3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
      4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
      5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
    2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
    3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  3. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
  4. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
    1. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
    2. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
  5. D.Informasi Laporan Akses Informasi
    1. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
    2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
    3. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;
    4. Alasan penolakan permohonan informasi
  6. E.Informasi Lain.

-      Informasi terkait tingkat kunjungan website

  1. F.Informasi tentang Perkara dan Persidangan

  1. Semua putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
  2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
  3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
  4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
  5. Laporan penggunaan biaya perkara.
  6. G.Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan
    1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
    2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
    3. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
    4. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
    5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
  7. H.Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan
    1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran Ma yang telah disahkan atau ditetapkan;
    2. Naskah semua Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran Ma yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi public;
    3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan;
    4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan
    5. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  8. I.Informasi tentang Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
    1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
    2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
    3. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:  Nama, Riwayat pekerjaan, Posisi, Riwayat pendidikan dan Penghargaan yang diterima
    4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.
    5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
    6. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
    7. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

Add comment


Security code
Refresh

Bagaimana Tata Cara Melakukan Pengaduan?

Typography Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mala...

Selengkapnya

Prosedur Pengajuan Perkara

Typography 1. PROSEDUR PENGAJUAN CERAI GUGAT Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya : 1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989); b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata car...

Selengkapnya


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas