logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jalan Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas, Ambon 97128

Tlp. 0911-431171, Fax. 355296, Email. surat@pta-ambon.go.id

PORTAL PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
SIWAS "Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
Aplikasi SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Ambon (www.pta-ambon.go.id), sebagai media informasi dan transparansi pada Peradilan Agama di Maluku   -   Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon Turut berduka cita atas meninggalnya Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH (Hakim Pengadilan Agama Klas IA Ambon) pada hari Ahad tanggal 27 Mei 2018

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Wilayah hukum suatu pengadilan adalah merupakan kompetensi relatif bagi Peradilan Agama dalam menyelesaiakan suatu perkara, yang meliputi wilayah Kabupaten atau Pemerintah Kota. Hal ini adalah merupakan sesuatu ketentuan yang harus diikuti, dalam hal ini telah di atur dengan suatu Undang-undang. Menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kota atau Ibu Kota Kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten yang bersangkutan (1) dan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan wilayah hukumnya meliputi wilayah pemerintahan Provinsi.

Akan tetapi untuk Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak dapat memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut disebabkan karena wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang berkedudukan di kota Ambon mewilayahi 3 (tiga) Pengadilan Agama, sementara wilayah pemerintahan Provinsi Maluku sudah terdiri dari 9 (Sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) kota.

Ketiga Pengadilan Agama tersebut adalah :

1.  Pengadilan Agama Ambon Kls IA

2.    Pengadilan Agama Masohi Kls II

3.    Pengadilan Agama Tual Kls II

Oleh karena itu masing-masing Pengadilan Agama mewilayahi lebih dari satu wilayah hukum, bahkan yang lebih unik adanya Pengadilan Agama yang satu mewilayahi wilayah hukum  Pengadilan Agama lain, disebabkan adanya wilayah pemerintahan yang satu pulau akan tetapi wilayah hukumnya masuk di luar pulau tersebut.

 

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Pengadilan Tinggi Agama Ambon mewilayahi 3 Pengadilan Agama yang meliputi:

1.      Pengadilan Agama Ambon, berada di Ibu Kota Provinsi Maluku.

2.      Pengadilan Agama Tual, berada di Ibu Kota Kabupetan Maluku Tenggara.

3.      Pengadilan Agama Masohi, berada di Ibu Kota Kabupetan Maluku Tengah.

Setelah pemisahan Provinsi Maluku Utara dari Provinsi Maluku, dan sebelum terjadi pemekaran di daearah Provinsi Maluku, mencakup 3 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu:

1.      Kabupaten Maluku Tengah (Masohi)

2.      Kabupaten Maluku Tenggara (Tual)

3.      Kabupaten Buru (Namlea)

4.      Kota Madya Ambon.

Setelah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten dari tahun 1999 sampai dengan sekarang, Provinsi Maluku sudah memiliki 2 Kota Madya dan 9 Kabupaten, yaitu:

  1. Kota Madya Ambon

Terdiri dari 3 Kecamatan, 20 Kelurahan dan 30 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a.       Kecamatan Sirimau, terdiri dari 10 Kelurahan dan 9 Desa

b.      Kecamatan Nusaniwe, terdiri dari 8 Kelurahan dan 5 Desa

c.       Kecamatan Teluk Ambon Baguala, terdiri dari 2 Kelurahan dan 16 Desa.

2. Kabupaten Buru Ibu Kota Namlea.

Terdiri dari 9 Kecamatan,  80 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a.       Kecamatan Namle, terdiri dari 11 Desa

b.      Kecamatan Air Buaya, terdiri dari  8 Desa

c.       Kecamatan Waeapo, terdiri dari 17 Desa

d.      Kecamatan Waisama, terdiri dari 7 Desa

e.       Kecamatan Waeplau, terdiri dari 9 Desa

f.       Kecamatan Kepala Madang, terdiri dari 8 Desa

g.      Kecamatan Namrole, terdiri dari 8 Desa

h.      Kecamatan Ambelau, terdiri dari 7 Desa

i.        Kecamatan Bual, terdiri dari 5 Desa

3.      Kabupaten Buru Selatan Ibu Kota Leksula

Terdiri dari 6 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

a.       Kecamatan Leksula

b.      Kec. Namrolle

c.      Kec. Waesama

d.      Kec. Ambalau

e.      Kec. Kapala Madan

f.      Kec. Fena Fafan

4.      Kabupaten Maluku Tengah  Ibu Kota Masohi

Terdiri dari 12 Kecamatan, 6 Kelurahan dan  134 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a.       Kecamatan Kota Masohi terdiri dari 6 Kelurahan

b.      Kecamatan Amahai terdiri dari 17 Desa

c.       Kecamatan Tehoru terdiri dari 20 Desa

d.      Kecamatan Seram Utara terdiri dari 38 Desa

e.       Kecamatan Teon Nila Serua terdiri dari 17 Desa

f.       Kecamatan Pulau Haruku terdiri dari 11 Desa

g.      Kecamatan Salahutu terdiri dari 6 Desa

h.      Kecamatan Leihitu terdiri dari  16 Desa

i.        Kecamatan Saparua terdiri dari 17 Desa

j.        Kecamatan Nusa Laut terdiri dari 7 Desa

k.      Kecamatan Banda terdiri dari 12 Desa

l.        Kecamatan Elputi

5.      Kabupaten Seram Bagian Barat Ibu Kota Piru

Terdiri dari 5 Kecamatan dan 88 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a.       Kecamatan Taniwel terdiri dari 34 Desa

b.      Kecamatan Kairatu terdiri dari 29 Desa

c.       Kecamatan Seram Barat( Piru) terdiri dari 11 Desa

d.      Kecamatan Huamual Belakang (Waisala) terdiri dari 14 Desa

e.       Kecamatan waisala

6.      Kabupaten Seram Bagian Timur Ibu Kota Bula

Terdiri dari 4 Kecamatan dan  56 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a.       Kecamatan Bula terdiri dari 9 Desa

b.      Kecamatan Geser (Seram Timur), terdiri dari  17 Desa

c.       Kecamatan Werinama, terdiri dari 10 Desa

d.      Kecamatan Gorom, terdiri dari 20 Desa

7.      Kota Madya Tual

Terdiri dari 4 Kecamatan dan 27 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a.       Kecamatan Dullah Utara, terdiri dari 8 Desa

b.      KecamatanDullah Selatan, terdiri dari 2 Desa

c.       Kecamatan Tayando Tam, terdiri dari 6 Desa

d.      Kecamatan P.P. Kur, terdiri dari 11 Desa

8.      Kabupaten Maluku Tenggara

Terdiri dari 6 Kecamatan, 1 Kelurahan dan  86 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a.       Kecamatan Kei Kecil, terdiri dari 1 Kelurahan dan 21 Desa

b.      Kecamatan Kei Kecil Barat, terdiri dari 8 desa

c.       Kecamatan Kei Kecil Timur, terdiri dari 13 Desa

d.      Kecamatan Kei Besar, terdiri dari 21 Desa

e.       Kecamatan Kei Besar Utara Timur, terdiri dari 9 Desa

f.       Kecamatan Kei Besar Selatan, terdiri dari 14 Desa

9.      Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ibu Kota Saumlaki.

Terdiri dari 16 Kecamatan dan 164 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a.       Kecamatan Tanimbar Selatan, terdiri dari 1 Kelurahan dan 8 Desa

b.      Kecamatan Selaru, terdiri dari 6 Desa.

c.       Kecamatan Wer Tamrian, terdiri dari 8 Desa

d.      Kecamatan Wer Maktian, terdiri dari 8 Desa

e.       Kecamatan Tanimbar Utara, terdiri dari 8 Desa

f.       Kecamatan Yaru, terdiri dari 6 Desa

g.      Kecamatan Wuar Labobar, terdiri dari 12 Desa

h.      Kecamatan Kormomolin, terdiri dari 9 Desa

i.        Kecamatan Nirunman, terdiri dari 5 Desa

j.        Kecamatan PP. Babar, terdiri dari 17 Desa

k.      Kecamatan Babar Timur, terdiri dari 28 Desa

l.        Kecamatan Mdona Hiera, terdiri dari 11 Desa

m.    Kecamatan Pulau Letti,  terdiri dari 7 Desa

n.      Kecamatan Moa Lakor, terdiri dari 12 Desa

o.      Kecamatan PP. Terselatan, terdiri dari 12 Desa

p.      Kecamatan Damar, terdiri dari 7 Desa

10.  Kabupaten Kepulauan Aru Ibu Kota Dobo .

Terdiri dari 3 Kecamatan dan 119 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a.       Kecamatan Aru Selatan, terdiri dari 31 Desa

b.      Kecamatan Aru Tengah, terdiri dari 45 Desa

c.       Kecamatan Pulau-Pulau Aru, terdiri dari 43 Desa

11.  Kabupaten Maluku Barat Daya Ibu Kota Wetar

Terdiri dari 17 Kecamatan dan 78 Desa

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon membawahi 3 (tiga) Satker Pengadilan Agama, terlihat pada tabel sebagai berikut :

 

NO

 

UNIT KERJA

 

KELAS

 

DAERAH / WILAYAH HUKUM

JUMLAH WILAYAH

KET.

KEC.

KEL / DESA

1

2

3

4

5

6

7

1

Pengadilan Agama Ambon

Kelas I A

1.  Kota Madya Ambon

2.  Kabupaten Buru

3. Kabupaten Buru selatan

3

9

1

50

 80

14

Kec. Salahutu dan Kec. Leihitu, Kec. Banda Naira, Kec. Saparua dan Kec. Pulau Haruku Masuk wilayah Pemerintahan Kab. Maluku Tengah tetapi wilayah hukum masuk pada Pengadilan Agama Ambon.

2

Pengadilan Agama Masohi

Kelas II

1.    Kabupaten Maluku Tengah

2.    Kabupaten Seram bagian Timur

3.    Kabupaten Seram Bagian Barat

12

 

4

 

5

140

 

56

 

88

 

3

Pengadilan Agama Tual

Kelas II

1.    Kota Madya Tual

2.    Kabupaten Maluku tenggara

3.    Kabupaten Kepulauan Aru

4.    Kabupaten Maluku Tenggara Barat

5.    Kabupaten Maluku Barat Daya

4

6

 

3

16

 

1

27

 87

 

119

164

 

23

 

 

J u m l a h

 

 

64

 

848

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Bagaimana Tata Cara Melakukan Pengaduan?

Typography Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mala...

Selengkapnya

Prosedur Pengajuan Perkara

Typography 1. PROSEDUR PENGAJUAN CERAI GUGAT Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya : 1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989); b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata car...

Selengkapnya


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas