logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jalan Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128

Tlp. (0911) 431171, Fax. 355296, Email: surat@pta-ambon.go.id

Ketua PTA Ambon Melantik Wakil Ketua Tiga Pengadilan Agama Baru Pengadilan Tinggi Agama Ambon menggelar acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua dan para pejabat di Pengadilan Agama yang baru yaitu Pengadilan Agama Namlea, Dataran Hunimua Seram Bagian Timur (SBT) dan Dataran Hunipopo Seram Bagian Barat (SBB).
PTA Ambon Raih Penghargaan “A Excellent” SAPM 2018 Pengadilan Tinggi Agama Amon patut berbangga dengan raihan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) tahun 2018 yang diumumkan bulan ini. Nilai yang didapatkan PTA Ambon sungguh menggembirakan yaitu “A Excellent”.
PORTAL PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
SIWAS "Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
Aplikasi SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Ambon (www.pta-ambon.go.id), sebagai media informasi dan transparansi pada Peradilan Agama di Maluku   -   Keluarga besar Pengadlan Tinggi Agama Ambon mengucapkan Selamat Hari Pahlawan Ke-73 Tahun 2018.   -   Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengucapkan atas dilantiknya Bahrul Haji, SHI sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea, Muhammad Hanafi, S.Ag sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dan Marwan Wahdin, SHI sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimua, semoga menjadi pejabat yang amanah.

Pedoman Pengaduan

A.  Sumber Pengaduan
1. Dari masyarakat :

a.  Para Pencari Keadilan;

b.  Pengacara;

c.  Lembaga Bantuan Hukum;

d.  Lembaga Swadaya Masyarakat;

e.  Dewan Perwakilan Rakyat;

f.  Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;

g.  Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

h.  Komisi Pemberantasan Korupsi;

i.  Komisi Hukum Nasional;

j.  Komisi Ombudsman Nasional;

k.  Komisi Yudisial;

l.  Dan lain-lain.

2. Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)

3. Laporan kedinasan.

Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

4. Informasi dari :

a. Instansi lain;

b. Media massa;

c. Isu yang berkembang.

B.  Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;

C.  Proses penanganan pengaduan

(1) Pencatatan;

(2) Penelaahan;

(3) Penyaluran;

(4) Pembentukan Tim Pemeriksa;

(5) Survey pendahuluan;

(6) Menyusun rencana pemeriksaan;

(7) Pelaksanaan pemeriksaan

MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim

2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan

3. Pelanggaran sumpah jabatan

4. Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer

5. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat - Lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat

6. Pelanggran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman

7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administrative

8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a.   Memeriksa pengaduan, meliputi :

  • Indentitas pengadu;
  • Relepansi kepentingan pengadu;
  • Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
  • Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

b.   Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

c.   Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :

  • Identitas;
  • Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
  • Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

d.   Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

e.   Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.

f.    Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan)

g.   Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

Add comment


Security code
Refresh

Bagaimana Tata Cara Melakukan Pengaduan?

Typography Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mala...

Selengkapnya

Prosedur Pengajuan Perkara

Typography 1. PROSEDUR PENGAJUAN CERAI GUGAT Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya : 1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989); b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata car...

Selengkapnya


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas