logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jalan Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128

Tlp. (0911) 431171, Fax. 355296, Email: surat@pta-ambon.go.id

PA Namlea Sukses Launching Perdana PTSP Pengadilan Agama Namlea mengadakan Launching Perdana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Acara ini diadakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Buru yang dihadiri oleh 200 orang tamu undangan yang terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru serta para Kepala Instansi Pemerintah Kabupaten Buru lainnya.
Ketua PTA Ambon Melantik Wakil Ketua Tiga Pengadilan Agama Baru Pengadilan Tinggi Agama Ambon menggelar acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua dan para pejabat di Pengadilan Agama yang baru yaitu Pengadilan Agama Namlea, Dataran Hunimua Seram Bagian Timur (SBT) dan Dataran Hunipopo Seram Bagian Barat (SBB).
PTA Ambon Raih Penghargaan “A Excellent” SAPM 2018 Pengadilan Tinggi Agama Amon patut berbangga dengan raihan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) tahun 2018 yang diumumkan bulan ini. Nilai yang didapatkan PTA Ambon sungguh menggembirakan yaitu “A Excellent”.
PORTAL PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
SIWAS "Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
Aplikasi SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Ambon (www.pta-ambon.go.id), sebagai media informasi dan transparansi pada Peradilan Agama di Maluku   -   Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengucapkan selamat atas dilantiknya Bpk. Drs. H. Sukiman BP, SH. MH sebagai Ketua PTA. Ambon Baru, yang dilantik pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 semoga menjadi pemimpin yang amanah, Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengucapkan Selamat atas Pencangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM tanggal 13 Februari 2019.

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

I.    TAHAP PERSIAPAN :

      Setelah berkas perkara banding ditetapkan PMH oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Panitera telah menunjuk Panitera Sidang, berkas perkara bersama soft copy putusan Pengadilan Agama tersebut disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Ketua Majelis melalui Panitera Sidang yang telah ditunjuk.

Tugas Panitera Sidang :

  1. Memberitahukan kepada Anggota Majelis dan Kepaniteraan Banding mengenai hari dan tanggal persidangan pembacaan putusan;
  2. Membuat/menyiapkan : Resume tentang administrasi banding, apakah berkas perkara banding tersebut diajukan sudah sesuai dan memenuhi peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;
  3. Memberitahukan tentang jadwal sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan, serta sidang pembacaan putusan kepada hakim anggota;

Tugas Hakim :

Membuat/menyiapkan :

  1. Resume tentang surat kuasa dan tahapan pemeriksaan oleh hakim tingkat pertama, apakah dalam memeriksa perkara tersebut dalam persidangan sudah melalui tahapan-tahapan yang benar;
  2. Resume tentang panggilan, apakah para pihak sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai peratutran perundang-undangan yang berlaku
  3. Resume tentang permasalahan yang menjadi pokok sengketa;
  4. Resume tentang memori banding dan kontra memori banding; apa yang menjadi pokok keberatan atas putusan hakim tingkat pertama;

II.      TAHAP PEMERIKSAAN :

Ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

Dalam sidang pemeriksaan, Ketua Majelis meminta pendapat kepada hakim anggota :

  1. Apakah berkas perkara banding yang diajukan, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat diterima untuk diperiksa;
  2. Tahapan pemeriksaan dan lain-lain yang berkaitan dengan acara pemeriksaan pada tingkat pertama;
  3. Masalah pokok yang menjadi keberatan pemohon dalam memori banding dan kontra memori banding;
  4. Hal-hal lain yang berkenaan dengan administrasi dan acara yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama;

Ketua memberi kesempatan kepada hakim untuk menyampaikan tambahan-tambahan informasi terkait dengan perkara tersebut.

Ketua menyatakan sidang pemeriksaan cukup dan menutup sidang.

III.     TAHAP RAPAT PERMUSYAWARATAN.

  1. Dalam rapat permusyawaratan hakim tingkat banding, setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum (bidang perkawinan), Ketua Majelis terlebih dahulu menanyakan pendapat hakim anggota termuda, kemudian hakim yang lebih tua, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka dilanjutkan dengan diskusi disertai argumentasi masing-masing untuk memperoleh kesepakatan.

  2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Ketua Majelis menyampaikan  pendapatnya sebagai putusan dalam musyawarah tersebut;|
  3. Panitera Sidang mencatat pendapat-pendapat hakim yang berbeda dan kemudian Ketua Majelis menunjuk hakim yang membuat konsep putusan;
  4. Draf putusan tersebut kemudian difinalisasi oleh Majelis Hakim sebagai putusan.|

  5. Rapat permusyawaratan hakim dilakukan dengan mengambil hari tersendiri; sedangkan sidang pembacaan putusan pada hari lain yang sudah ditentukan oleh Ketua Majelis.

IV.    TAHAP SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN.

  1. Sebelum sidang dimulai Ketua Majelis memeriksa putusan sekali lagi, dan sesudah itu putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
  2. Ketua dan Anggota Majelis, serta Panitera Sidang menanda-tangani putusan tersebut setelah putusan dibacakan
  3. Jika ada dissenting opinion agar dicantumkan dalam putusan.

V.     TAHAP MINUTASI DAN PENGIRIMAN BERKAS.

  1. Panitera Sidang membuat catatan sidang dalam hal adanya dissenting opinion yang ditandatangani oleh Ketua Majelis bersama dengan Panitera Sidang yang bersangkutan, dan selanjutnya melakukan minutasi;
  2. Oleh Panitera Sidang berkas perkara bundel A dan bundel B yang sudah diminutasi beserta 3 (tiga) buah salinan Putusan diserahkan ke Meja II untuk diteruskan ke Meja III untuk selanjutnya diserahkan ke Panitera Muda Hukum;
  3. Berkas perkara (bundel A) dikirim kembali ke Pengadilan Agama yang bersangkutan beserta Salinan Putusan tersebut dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Panitera;
    Sedang berkas perkara (bundel B) diarsipkan dengan memasukkan berkas tersebut ke dalam box arsip;
  4. Jika ada surat-surat lain yang menyusul juga dimasukan dalam minutasi.

VI. PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING.

  1. Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Banding setelah diterima oleh Pengadilan Agama pengaju segera amar putusan untuk disampaikan kepada para pihak;
  2. Setelah amar putusan tersebut disampaikan kepada para pihak, Pengadilan Agama pengaju untuk segera mengirimkan relass tindasan ke Pengadilan Tingkat Banding;
  3. Pengadilan Tingkat Banding setelah menerima relass pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama pengaju, Meja III Tingkat Banding mengarsipkan relass pemberitahuan tersebut ke dalam berkas perkara banding.

Add comment


Security code
Refresh

Bagaimana Tata Cara Melakukan Pengaduan?

Typography Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mala...

Selengkapnya

Prosedur Pengajuan Perkara

Typography 1. PROSEDUR PENGAJUAN CERAI GUGAT Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya : 1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989); b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata car...

Selengkapnya


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas