logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jalan Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128

Tlp. (0911) 431171, Fax. 355296, Email: surat@pta-ambon.go.id

PA Namlea Sukses Launching Perdana PTSP Pengadilan Agama Namlea mengadakan Launching Perdana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Acara ini diadakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Buru yang dihadiri oleh 200 orang tamu undangan yang terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru serta para Kepala Instansi Pemerintah Kabupaten Buru lainnya.
Ketua PTA Ambon Melantik Wakil Ketua Tiga Pengadilan Agama Baru Pengadilan Tinggi Agama Ambon menggelar acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua dan para pejabat di Pengadilan Agama yang baru yaitu Pengadilan Agama Namlea, Dataran Hunimua Seram Bagian Timur (SBT) dan Dataran Hunipopo Seram Bagian Barat (SBB).
PTA Ambon Raih Penghargaan “A Excellent” SAPM 2018 Pengadilan Tinggi Agama Amon patut berbangga dengan raihan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) tahun 2018 yang diumumkan bulan ini. Nilai yang didapatkan PTA Ambon sungguh menggembirakan yaitu “A Excellent”.
PORTAL PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
SIWAS "Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
Aplikasi SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Ambon (www.pta-ambon.go.id), sebagai media informasi dan transparansi pada Peradilan Agama di Maluku   -   Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengucapkan selamat atas dilantiknya Bpk. Drs. H. Sukiman BP, SH. MH sebagai Ketua PTA. Ambon Baru, yang dilantik pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 semoga menjadi pemimpin yang amanah, Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengucapkan Selamat atas Pencangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM tanggal 13 Februari 2019.

 

Ambon|pta-ambon.go.id (17/4/2017)

“Ada 6 langkah strategis menuju pelayanan prima, “demikian disampaikan Hakim Tinggi PTA. Ambon Dra. Hj. Aminah Akil, SH. MH, dihadapan para pimpinan dan pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pegawai saat apel pagi, Senin (17/4/17), di depan Kantor PTA. Ambon, yang mengutip ucapan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H, MM di website badilag (13/4/17) sebagai berikut:

 

Dua puluh tahun lalu, Pengadilan Agama Medan mendapat penghargaan prestisius. PA di ibu kota Sumatera Utara itu dinobatkan sebagai kantor pelayanan publik yang prima. Penghargaan diberikan oleh orang nomor satu di negeri ini kala itu: Presiden Soeharto.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., yang kemarin dilantik menjadi Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, adalah aktor utama kesuksesan itu. Pak Amran--demikian panggilannya--menjadi Ketua PA Medan selama lima tahun, 1992 hingga 1997.

 

“Penghargaan tersebut tidak kami duga sebelumnya. Ketika saya mulai melaksanakan tugas sebagai Ketua PA Medan, perhatian tertuju kepada peningkatan kinerja dan pelayanan publik agar mendapat posisi terhormat di hati masyarakat,” kata Pak Amran, ketika kami wawancarai di ruang kerjanya tiga tahun lalu, saat masih jadi Wakil Ketua PTA Surabaya.

Mantan pejabat eselon II di Badan Pengawasan MA itu mengungkapkan, ketika memimpin PA Medan, ia punya visi-misi untuk menjadikan PA yang berbasis pada peningkatan pelayanan hukum kepada pencari keadilan dengan cara memberikan kepastian hukum dan kemudahan prosedur berperkara.

Visi-misi itu lantas ia ejawantahkan dalam enam langkah strategis. Di kemudian hari, enam langkah strategis itu dituangkannya dalam disertasi kala meraih gelar Doktor di Universitas Islam Bandung. Judul disertasinya: “Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia dalam Mewujudkan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Menuju Peradilan yang Agung”.

Pertama, kecepatan pelaksanaan tugas. Caranya ialah dengan memenuhi jadwal penyelesaian perkara sesuai ketentuan. “Bahkan kalau bisa, lebih cepat dari ketentuan,” tuturnya.

Ia mencontohkan, PA Medan kala itu sanggup menyerahkan putusan dan penetapan kepada para pihak di hari yang sama setelah putusan dan penetapan dibacakan. “Padahal waktu itu masih pakai mesin ketik, belum pakai komputer, apalagi aplikasi seperti sekarang,” ia menegaskan.

Meski serba cepat, menurut Pak Amran, PA Medan tetap menerapkan Pola Bindalmin dalam pelaksanaan administrasi perkara secara konsisten dan konsekwen.

Kedua, mengutamakan ketepatan. Ada tiga ketepatan yang digagas Pak Amran, yaitu tepat waktu, tepat tuju dan tepat biaya.

Tepat waktu berarti melakukan pekerjaan sesuai jadwal. Misalnya memulai persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan konsisten dengan tata urutan kehadiran para pihak berperkara dalam persidangan.

Tepat tuju berarti pekerjaan diberikan kepada orang-orang yang memang berkewajiban atau berwenang dalam proses berperkara, terutama dalam melakukan pemanggilan dan penyerahan putusan/penetapan.

Tepat biaya berarti pencari keadilan tidak membayar apapun, kecuali sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat diberi penjelasan mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam proses berperkara melalui papan informasi. Di situ dijabarkan biaya panggilan sesuai radius atau jarak antara tempat tinggal masyarakat dan PA Medan.

“Kami juga menginformasikan rincian uang titipan pada jurnal keuangan dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara,” Pak Amran menjelaskan.

Ketiga, adanya kepastian. Selain kepastian dalam proses pelayanan hukum, PA Medan juga mengutamakan kepastian dalam kesetaraan pelayanan. Tidak ada diskriminasi pelayanan karena perbedaan status sosial.

“Tidak boleh ada orang miskin yang dibentak-bentak, tapi orang kaya diantar sampai dibukakan pintu mobilnya,” tandas Pak Amran.

Keempat, memperhatikan keluhan masyarakat. Ketika memimpin PA Medan, Pak Amran berusaha sekuat tenaga untuk meminimalkan keluhan atau ketidakpuasan masyarakat. Caranya ialah mendeteksi sedini mungkin keinginan dan harapan masyarakat mengenai pelayanan yang baik melalui kotak saran atau pengaduan.

“Selain itu, kami menghindari sekecil mungkin berbagai pungutan liar dan pegawai yang terbukti terlibat pelanggaran langsung dikenakan sanksi,” tandasnya.

Pernah pada masa itu, ada dua personil PA Medan yang dikenai sanksi berupa mutasi ke PA yang lebih kecil dari PA Medan. “Dan ini sangat ampuh memberikan efek jera bagi pagawai lainnya,” kata Pak Amran.

Kelima, menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, dengan menata sarana dan prasarana pelayanan publik yang bersih dan nyaman. Misalnya, kala itu, meski ruang tunggu masih sederhana, namun sudah dilengkapi dengan televisi dan disediakan koran. Kamar mandi dan mushalla juga terus dijaga kebersihan dan kerapiannya. Demikian juga ruang arsip dan perpustakaan.

Keenam, menciptakan kultur organisasi. Caranya ialah dengan menanamkan nilai-nilai positif berupa budaya malu, disiplin, serta menyosialisasikan slogan-slogan bernada motivasi yang mudah dipahami dan gampang diingat.

Dalam hal kemudahan prosedur berperkara, Pak Amran menciptakan slogan: “Sesuatu yang mudah kenapa harus dipersulit?” dan “Mudahkanlah urusan orang, maka urusanmu kelak akan dimudahkan orang”.

Soal pelayanan yang ramah, alumnus IAIN Yogyakarta itu menciptakan slogan: “Kalau sesuatu dapat diselesaikan dengan tersenyum, mengapa harus marah-marah?”

Pak Amran juga mengenalkan slogan sapu jagat: “Kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan kembali kepada orang yang melakukan itu sendiri”.

Keenam langkah strategis itu, menurut Pak Amran, akan dapat terlaksana dengan baik jika ada komitmen bersama antara pimpinan pengadilan dan seluruh jajarannya.

“Juga perlu," ia mengingatkan, "agar selalu memotivasi seluruh pegawai bahwa bekerja merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kelak akan memperoleh balasan dengan sebaik-baiknya.

“Walaupun ini untuk Pengadilan tingkat pertama tetapi dapat di aplikasikan di tingkat banding,”ujar Pembina apel amanat akhirnya.

(ar_edit/it)

Add comment


Security code
Refresh

Bagaimana Tata Cara Melakukan Pengaduan?

Typography Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mala...

Selengkapnya

Prosedur Pengajuan Perkara

Typography 1. PROSEDUR PENGAJUAN CERAI GUGAT Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya : 1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989); b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata car...

Selengkapnya


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas